LETTERZ.ID, Kabupaten Tasikmalaya-
Sejumlah Universitas ternama di Indonesia ramai mengeluarkan petisi
hingga deklarasi terkait Demokrasi di Indonesia.
Pertama, ada UGM yang mengawali, kemudian diikuti UII, Universitas Indonesia dan yang terbaru Universitas Padjajaran (Unpad) hari ini, Sabtu (3/2/2024).
Lain halnya dengan Universitas di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam KH Ruhiyat Tasikmalaya justru menyoroti munculnya petisi kalangan Akademisi.
Tak hanya itu, meski semangat hadirnya petisi dianggap baik untuk kawal Demokrasi. Namun kemunculan petisi di detik akhir jelang Pemilu tahun 2024 terkesan ditunggangi kepentingan politik tertentu. Indikasinya petisi justru keluar mendekati puncak Demokrasi Bangsa tidak dari awal proses Demokrasi.
“Pertama terkait petisi yang ada dari perguruan tinggi Negeri maupun swasta dan dari para guru besar saya pikir semangatnya bagus untuk kawal Demokrasi agar sesuai koridor perundang undangan yang ada. Tetapi petisi harus berjalan apa adanya jangan sampai ada kesan petisi dari kampus ditunggangi kepentingan politik yang pada akhirnya mencederai petisi itu.”Ucap Dr Maulana Jannah, Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam KH Ruhiat Tasikmalaya, Sabtu (3/2/2024).
Selanjutnya, kata Dekan, semangatnya bagus tapi jangan di nodai kepentingan politik tertentu bahkan menguntungkan kepentingan tertentu harus di pikirkan lagi bukan isinya tetapi momentum keluarnya petisi ini.
“Pertanyaanya kenapa petisi tidak digulirkan dari awal kontestasi kenapa diakhir maka ini berpotensi menimbulkan persefsi negatif ini perlu kehati hatian para akademisi sampaikan petisi.”Ujar Dr Maulana Janah.
Maulana menambahkan penyampaian petisi jangan disertai provokasi untuk melakukan tindakan melawan hukum. Demokrasi harus dijalankan utuh tanpa mendeligitimasi kepemimpinan Nasional.
Pasalnya, Demokrasi tidak boleh secara anarkis karena akan berinflikasi pada kepercayaan dunia internasional hingga ancaman gangguan perekonomian.
“Itu petisi jangan sampai dipersesikan tidak baik, apalagi ada ajakan hal hal anarkis untuk keos gak boleh gitu, Demokrasi kita harus berjalan utuh secara baik kalau ada kekecewan dalam demokrasi mari kita perbaiki bersama besama dan akhir demokrasi adalah pemilu 14 Februari. Saya menolak secara pribadi kalau ada pandangan pandangan anarkis keos, tidak boleh ada bahasa keos kita harus berikan pendidikan politik pada masyarakat pemilu harus jalan damai dan berkualitas.”Bebernya.
Selanjutnya, Maulana Jannah menyinggung, proses kepemimpinan Presiden Jokowidodo harus selesai sampai akhir. Alasanya, Kepemimpinan Jokowidodo merupakan proses legitima yang sah dan definitif. Upaya provokasi untuk mendeligitimasi kepemimpinan nasional harus ditentang.
“Persoalan mendeligitimasi kepemimpinan ini kan kurang bagus. Harus selesai Presiden Jokowidodo sampai akhir karena hasil legitimasi bangsa ini. Ini juga demi stabilisasi ekonomi dan kepercayaan dunia asing.”Tutur dia.
Disisi lain, Masyarakat termasuk akademisi harus fair mengakui jika Jokowidodo berhasil dalam pembangunan Bangsa ini. Persoalan ovid 19 dan guncangan ekonomi global jadi salah satu bukti keberhasilan Presiden Jokowidodo. Bangsa ini bisa melalui Covid 19 dan tantangan ekonomi hingga berhasil melaksanakan Proses Demokrasi tahun ini.
“Kalau melihat pemerintahan Jokowidodo saya fikir harus fair. Kalau mau sempurna gak ada Pemerintahan di dunia yang sempurna. Kita harus adil apresiasi Presiden Jokowi yang membawa kita keluar dari persoalan Covid 19 belum lagi masih berdiri kokoh bangsa ini dari terpaan badai ekonomi global.”Pungkas Maulana Janah. (*)
