LETTERZ.ID – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program Kementerian Sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam pemenuhan gizi, terkhusus penderita stanting, dalam Keputusan Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin No 6/Sk/Hk.01/2/2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022.
Selain itu, hal ini merupakan percepatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial, namun hal ini ternyata menjadi kekeliruan dan banyak terjadi permasalahan di Desa se-Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya.
Sekertaris Organisasi Mahasiswa Daerah Salopa (Ormada) Yudi Muhammad mengatakan, penerimaan BPNT di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di Kecamatan Salopa belum sesuai dengan arahan Kementerian Sosial, dalam teknis pelaksanaan BPNT ternyata masih terdapat adanya pemaketan terhadap komoditi sembako.
Bahkan, kata dia, Menteri Sosial sendiri menegaskan, keputusan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai, merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat.
Diantara informasi yang didapat adalah KPM menerima bantuan dalam bentuk paket, yang semestinya KPM bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan.
Tapi hal ini berbanding terbalik pada kenyataan, di beberapa wilayah khususnya di kecamatan Salopa, KPM masih saja menerima barang dalam bentuk paket, yang sudah di tentukan oleh beberapa pihak.
“Jelas ini menjadi perhatian saya sebagai masyarakat salopa”tegas dia saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Selasa (1/03/2022).
“Harus ada sistem monitoring dan pemantauaan dari Tikor kabupaten serta Dinas sosial, beserta perangkat pembantunya, dan juga Tikor kecamatan”sambungnya.
Dia mendapatkan informasi dari masyarakat ada beberapa bahan pangan yang import bukan dari produk lokal daerah, seperti wortel, kurma.
“Berat dari barang yang tidak sesuai dengan nota harga dan tidak adanya transparansi nota belanja”ujarnya.
“Hal inilah yang terjadi di desa yang ada di kecamatan salopa, lalu soal harga produk yang terbilang mahal harganya”jelas dia.
Maka ia meminta kepada Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial RI untuk turun tangan dan melakukan penindakan tegas terhadap oknum pemerintah yang melegitimasi proses penyaluran bantuan secara paket juga kepada Tikor di Kabupaten Tasikmalaya untuk melihat secara langsung kelapangan.
